Sabtu, 30 Juni 2012

Insentif RT dan RW Capai Rp1,5 Miliar


Akhir bulan ini Pemkot Batu mencairkan insentif untuk setiap Ketua RT dan RW. Biaya untuk memberikan insentif diambilkan dari APBD Kota Batu, nilainya sebesar Rp1,5 miliar.Proses pencairannya lewat bendara desa/ kelurahaan masing-masing. 

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahaan Kota Batu Imam Suryono menjelaskan, jumlah Ketua RT se Kota Batu 1.122 orang.Untuk Ketua RW-nya sebanyak 237 orang. Setiap bulan Ketua RT di Kota Batu berhak menerimainsetifRp100.000.Sedangkan insentif bagi Ketua RW sebesar Rp150.000 per bulan. “Proses pencairan insentif bagi Ketua RT dan RW kita lakukan setiap tiga bulan sekali. Kalau ditotal anggaran untuk insentif Ketua RW se Kota Batu sebanyak Rp463 juta.

Sedangkan total insentif bagi Ketua RT sebesar Rp1,1 miliar per tahunnya,” jelas Imam Suryono Menurut Imam Ketua RT dan RW di Kota Batu dianggap sebagai ujung tombak pemerintahaan paling bawah sehingga jerih payahnya perlu diberi penghargaan. Meskipun jumlah insentifnya belum sebanding dengan tanggung jawabnya.“ Zaman sekarang memilih Ketua RT dan RW sangat sulit.Tidak semua orang mau dipilih masyarakat dilingkungannya menjadi Ketua RT dan RW,”urai Imam.

Penyerahaan insentif bagi Ketua RT dan RW se Kota Batu ini,diisi juga dengan acara silaturahmi dengan Wali Kota Batu,Eddy Rumpoko, Dandim 0818 Malang-Batu, Letkol Infantri Susilo dan Kapolres Batu AKBP M Sumartono. Kapolres Batu,AKBP M Sumartono menyampaikan pesan agar warga meningkatkan keamanan di lingkungannya masing- masing. Apalagi dalam waktu dekat ini Kota Batu akan menggelar pilwali. maman adi saputro 
»»  Baca Selanjutnya...

Perselingkuhan di Jatim Tertinggi


Kasus perselingkuhan di Jatim menempati peringkat tertinggi di Indonesia. Angkanya mencapai 7.172 kasus. Berdasarkan data yang dikutip dari Peradilan Agama, Mahkamah Agung, Bidang Perempuan DPW PKS Jatim menyebutkan bahwa ada dari 2 juta angka pernikahan, 10 % atau 285.184 perkara perceraian. 

Penyebab perceraian juga cukup beragam,mulai dari akibat ketidakharmonisan rumah tangga yang menempati posisi pertama dengan jumlah 91.841 perkara,kemudian tindakan suami yang tidak bertanggungjawab sebanyak 78.407 perkara. Selanjutnya akibat masalah ekonomi keluarga sebanyak 67.891 perkara dan kasus perselingkuhan ada 10.029 perkara. Sedangkan dalam kasus perselingkuhan, angka tertinggi ada di Jatim yaitu mencapai 7.172 perkara.

Baru setelah itu Jawa Barat sebanyak 3.650 perkara dan Jateng sebanyak 2.503 perkara. Kondisi membuat Bidang Perempuan DPW PKS Jatim mengkampanyekan anti perselingkuhan dan mendukung kesetiaan.”Karena itu kami menggelar aksi sekaligus memperingati Hari Keluarga Nasional 2012,” kata Ketua Bidang Perempuan DPW PKS Jatim Dwi Sulistyorini di sela-sela aksi bersama puluhan perempuan kader PKS di depan Kebun Binatang Surabaya,kemarin.

Dia menjelaskan, kegiatan tersebut mengajak masyarakat untuk berfikir akan pentingnya kesetiaan pasangan dan kesetiaan terhadap keluarga. Karenanya, dalam aksi tersebut, perempuan PKS ini mengusung jargon ”Setia Oke, Selingkuh No Way”. Dwi menjelaskan, melihat angka perceraian yang membuktikan bahwa angka perselingkuhan di Jatim cukup tinggi,bisa disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga di Jatim sangat memprihatinkan.

Dari data tersebut juga diketahui jika angka perceraian di Jatim masih pada posisi kedua tertinggi di Indonesia. Yang lebih ironis lagi, lanjut Dwi, seperti yang disampaikan Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH, perselingkuhan tertinggi terjadi pada guru.Tingginya angka perceraian tersebut membuat masalah ini bukan lagi masalah pribadi, tapi sudah menjadi permasalahan nasional.

“Maka kami meminta supaya segera ada langkah solutif strategis komprehensif, termasuk regulasinya untuk mengatasi masalah ini,”katanya. Dia menyebutkan bahwa keluarga adalah pondasi utama sebuah bangsa. ”Kami sangat yakin, keluarga yang harmonis, berkualitas, menjadi modal penting untuk membangun Indonesia yang lebih baik,”katanya.

Aksi di depan Kebun Binatang itu sempat menjadi perhatian masyarakat dan pengguna jalan. Aksi itu juga dibumbui dengan teatrikal serta dihiasi berbagai poster dan spanduk menolak perselingkuhan. Sebagai bentuk simpatisan,mereka juga membagikan bunga dan stiker tentang imbauan setia.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Kedilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jatim Irwan Setiawan menambahkan, untuk mengurangi angka perceraian baik karena kasus perselingkuhan atau yang lainnya, PKS telah melakukan beberapa upaya.Disebutkan saat ini PKS punya program pendidikan pranikah. ”Pendidikan pra nikah ini dilakukan selama enam kali pertemuan. Sasarannya adalah untuk membentuk keluarga harmonis sesuai dengan tuntunan syariah Islam.Tentu ini akan mampu menekan angka perceraian di Jatim,”katanya. 
»»  Baca Selanjutnya...

Jaga Netralitas PPDI


Pembentukan hukum dalam prinsip pembagian kekuasaan ( devision of powers principle) merupakan fungsi ketatatanegaraan yang dilakukan oleh eksekutif, yudikatif dan legislatif, sehingga ketika PPDI ingin mendapat dukungan yang lebih luas maka harus melakukan lobi – lobi pada penentu kebijakan yang tidak salah arah,” kata Ubaidi Rosyidi SH Ketua Umum PP PPDI.

Mengenai regulasi politik yang berada di tangan para wakil kita yang berada di Senayan sebagai eksekutor untuk mengesahkan Undang – Undang, lanjut Ubaidi, tentu eksekutor ini ada di sembilan fraksi DPR RI.

“PPDI harus bijak melakukan lobi – lobi politik agar tidak ada ketersinggungan antar fraksi karena semua fraksi yang ada di Senayan diharapkan dapat mendukung program PPDI. Semua Fraksi diharapkan dapat mendukung langkah PPDI tanpa terkecuali baik Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura. Disamping itu unsur – unsur pimpinan DPR RI, unsur Komisi I, Komisi II, Komisi IX dan yang tidak kalah pentingnya adalah unsur Pansus Undang – Undang Desa,” lanjutnya lagi.

Selain itu, papar Ubaidi yang akrab dipanggil Pak Ubed ini, sambil untuk selalu menjaga kesolidan di tubuh PPDI, kita juga harus  membuat kajian akademik tentang Undang – Undang Desa, menyandingkan Daftar Isian Masalah (DIM) tandingan, melakukan lobi – lobi dengan organisasi lain yang identik dengan organisasi desa, dengan para pakar hukum ketatanegaraan yang ditunjuk oleh pemerintah dalam menganalisis Undang – Undang tentang Desa, dan dengan OK, LSM dan praktisi hukum yang disinyalir ikut mewarnai dalam penyandingan DIM serta tak lupa juga merangkul semua Pembina PPDI Pusat untuk saling bahu membahu mewujudkan paradigma baru.

Sebagai orang yang dituakan dalam organisasi PPDI, kata Pak Ubed lagi,  saya menghimbau kepada semua komponen PPDI agar tidak kontradiktif dengan kewenangan masing – masing.  “Atas nama Ketua Umum PP PPDI dan jajaran pengurus serta Tim Lobi Pusat agar setiap fungsi di tingkatan organisasi PPDI bisa memahami  AD/ART yang ada,”harapnya.

Jalankan organisasi dengan penuh tanggungjawab di masing – masing tingkatan, lanjut dia, jangan sekedar suka dan tidak suka menjadi kristalnya persoalan sehingga ketika PP PPDI akan mengadakan rapat kerja nasional sebagaI salah satu implementasi penyampaian program PPDI Pusat sudah terjustifikasi oleh penilaian yang tidak benar.

“Banyak berita yang mendiskreditkan dan memojokkan PP PPDI maupun personal PP PPDI yang terkesan bahwa PP PPDI tidak amanah,” jelas Ubaidi. Pertemuan demi pertemuan, sambung dia, hanya digulirkan untuk membusukkan pengurus pusat PPDI dan bahkan isu – isu tentang Munaslub pada kepemimpinan saya menjadi bahan perbincangan, hingga sempat terdengar secara nasional bahkan beberapa anggota DPR RI yang kenal sempat menanyakan isu tersebut.

“Atas nama ketua umum PPDI serta pengurus PPDI lainnya maka saya berharap semua komponen PPDI harus bersatu padu untuk mengisyaratkan perjuangan PPDI,” kata dia. Isyarat tersebut, menurutnya antara lain, jauhkan kepentingan pribadi diatas kepentingan amanat, kawal RUU tentang desa sampai pada subtansial yang benar, solidkan barisan dalam perjuangan, rangkul semua pihak yang dapat membantu perjuangan PPDI, jadikan alur perjuangan sesuai dengan visi, misi dan tujuan kemaslahatan.

“Tak kalah pentingnya adalah harus selalu menjaga netralitas dan jarak yang sama dengan partai politik manapun,” tegas Ubaidi. “ Selain itu agar kita selalu meminta petunjuk kepada Tuhan YME,” sambung dia lagi.

Selanjutnya Ubaidi Rosyidi juga menghimbau agar jangan melakukan demo besar – besaran tanpa sepengetahuan PP PPDI karena hal itu dapat berpotensi ketidakefektifan. “PP PPDI sudah merancang audensi besar – besaran di saat situasi yang harus bertindak. PP PPDI sudah memiliki jadwal komplit tentang agenda kegiatan pansus sehingga kapan akan melakukan demo sudah terancang dengan baik,” ujarnya.

Sesuai hasil kesepakatan yang dilakukan oleh bagian tertentu yang mengatasnamakan tim lobi baru yang diketuai oleh H. Karnoto dan Sekretaris Mujito, pinta Ubaidi,  sebaiknya dikomunikasikan pada tim nasional agar tidak terjadi kesalahpahaman di hadapan penentu kebijakan, karena tim nasional sudah melakukan tahapan lobi pada semua lini fraksi dan partai yang ada di Senayan sehingga yang dibutuhkan adalah kemantapan melobi yang terus menerus.

“Jika berjalan sendiri – sendiri justru terkesan PPDI pecah dan akan berimbas pada hasil perjuangan. Mundurnya acara rakernas saja sudah menimbulkan efek negatif bagi para penentu kebijakan karena rakernas di gelar atas masukan para penentu kebijakan dan pansus untuk diambil subtansial dalam Daftar Inventarisasi Masalah ( DIM ),” jelas Ubaidi Rosyidi.

Bagi saya pribadi, kata Ubaidi, justru yang terpenting adalah bagaimana kita melaksanakan perjuangan agar predikat diskriminasi dan termarginalkan dapat lepas dari perangkat desa, lepaskan semua kepentingan pribadi demi kepentingan yang lebih besar yaitu menyongsong Undang-Undang Tentang Desa.

“Kepentingan yang ada hanyalah bagaimana desa diperhatikan oleh pemerintah Republik Indonesia, rakyat desa terbangun infrastruktur ekonominya dan perangkat desa dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mari kita mencoba berjuang bersama dengan Tim Nasional dan Pusinfo yang selalu berada di garis terdepan dengan penuh kesederhanaan tanpa kenal lelah meskipun rintangan selalu datang silih berganti,” ajak Ubaidi Rosyidi penuh harap.
»»  Baca Selanjutnya...

PPDI Mengancam Akan Boikot Pemilu 2014


Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berencana akan memboikot pelaksanaan Pemilu 2014 jika tahun ini RUU Desa tidak disahkan pemerintah. Ancaman ini dilakukan karena sampai sekarang pemerintah belum juga mengesahkan RUU Desa menjadi Undang-Undang (UU).
”Kalau elit-elit politik di Jakarta tidak segera mengesahkan RUU Desa, sebagai jalan terakhir, kita akan boikot Pemilu,” ujar Ketua PPDI Kabupaten Batang H Karnoto.
Ribuan anggota PPDI dari Batang hadir dalam kegiatan ini. Selain itu, acara juga dihadiri Bupati Yoyok Riyo Sudibyo, Wabup H Soetadi SH MM, serta perwakilan PPDI dari daerah lain.
Karnoto yang juga Ketua PPDI Jawa Tengah  menegaskan, jika RUU Desa tidak disahkan tahun ini, PPDI di seluruh Indonesia akan siap nglurug ke Jakarta. Pemerintah dan DPR diminta mendengarkan aspirasi perangkat desa agar RUU tersebut bisa direalisasikan menjadi UU. ”RUU Desa harus disahkan. Ini adalah usaha kita untuk mendukung kesejahteraan perangkat desa,” tegasnya.
Dewan Penasaihat PPDI Pusat H Maskur Amat menyatakan, saat ini RUU Desa sedang dibahas di Pansus DPR. Rencananya September sudah ada keputusan terkait persoalan ini. Amat mendukung RUU Desa bisa segera disahkan menjadi UU. Pasalnya, jika nanti menjadi UU, akan bisa mendorong kesejahteraan dan kejelasan status perangkat desa.
”Kita juga menginginkan harus ada pasal yang menyebutkan perangkat desa diakui sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Ini bukan persoalan gaji berapa, tapi penghargaan. Sebab selama ini perangkat yang jadi ujung tombak dan ujung tombok di masyarakat,” tandasnya.
Bupati Yoyok Riyo Sudibyo mengatakan, dirinya akan berusaha memperjuangkan nasib perangkat desa di Batang. Bupati juga bangga PPDI Kabupaten Batang bisa kompak dalam menjalankan organisasi. ”Kalau saya melihat PPDI seperti ini, maka PPDI bisa mengejar apapun. Termasuk ada anggota DPR dari PPDI sendiri,” katanya. 
»»  Baca Selanjutnya...

Liburan Sekolah, Tempat Wisata di Tuban Sepi Pengunjung


Antrean Tiket Masuk Pantai Boom Tuban
Libur panjang sekolah pasca pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tak memberi perngaruh positif pada sektor pariwisata di Tuban. Kepala Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Pemkab Tuban, Heru Sujatmika, mengatakan, justru musim liburan sekolah ini jumlah kunjungan wisata mengalami penurunan lumayan besar. “Penurunannya sekitar 20-30 persen,” kata Heru Sujatmika, Jum’at (29/6).

Sampai akhir Juni ini tercatat sebanyak 48.366 orang mengunjungi tiga tempat wisata yang dikelola Pemkab, yakni Goa Akbar, Pemandian Alam Bekti Harjo dan Pelabuhan Boom. Arus kunjungan wisata sebenarnya cukup tinggi. Tak kurang dari 168 ribu orang mengunjungi Tuban untuk berwisata sejak Januari hingga menjelang Juli ini. Namun sebagian besar wisatawan tersebut berkunjung ke makam para wali seperti Makam Sunan Bonang dan Makam Syaikh Ibrahim Ash-Shamarqandy. “Makam-makam Wali itu di luar pengelolaan Pemkab, jadi besarnya kunjungan tidak masuk dalam catatan kami,” kata Heru Sujatmika.

Menurut Heru Sujatmika, faktor dominan yang mempengaruhi penurunan jumlah pengunjung wisata tersebut adalah kurangnya sarana pendukung yang bisa menarik minat wisatawan. Tiga tempat wisata yang dikelola Pemkab tersebut memang relatif minim fasilitas. Di Pemandian Alam Bektiharjo, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, misalnya, selain kolam renang hampir tak ada lagi obyek yang menarik minat pengunjung. Sarana mainan anak-anak yang ada sudah kelihatan usang dan bahkan beberapa tak bisa difungsikan. Sedangkan kera-kera yang menjadi trade mark tempat wisata ini juga telah habis. Empat ekor kera yang ada saat ini di Bektiharjo bukanlah kera asli tempat wisata tertua di Tuban itu. Kera-kera tersebut dibeli dari beberapa tempat setelah kera-kera asli Bektiharjo yang jumlahnya sempat mencapai ratusan ekor habis.

Sedangkan di Pelabuhan Boom yang juga sempat diproyeksikan menjadi maskot wisata lantaran memiliki muatan historis cukup besar, juga cuma ada hamparan laut lepas. Barisan cemara laut dan tanaman pelindung lainnya pun baru setinggi dada orang dewasa, belum mampu mengurangi udara panas pesisir Laut Jawa. Satu-satunya tempat wisata yang masih lumayan memikat hanyalah Goa Akbar. Tetapi karena lokasinya yang agak sulit dijangkau, tempat wisata ini juga terus mengalami penurunan pengunjung. Memang letaknya berada di tengah kota. Tetapi arus lalu-lintas yang sangat padat di sekitaran lokasi Goa Akbar, membuat akses masuk ke lokasi wisata ini terhambat.

Naiknya tarif retribusi tempat-tempat wisata tersebut juga memberi pengaruh penurunan jumlah pengunjung. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2011, mulai 19 Agustus 2011 tarif masuk tempat-tempat wisata tersebut dinaikkan. Goa Akbar semula hanya Rp 2000/orang, saat ini menjadi Rp 4000/orang. Pemandian Alam Bektiharjo yang semula bertarif Rp 1500/orang untuk anak-anak dan Rp 2000/orang untuk dewasa, sekarang dibandrol Rp 4000/orang pada hari-hari biasa, dan Rp 5000/orang untuk hari Sabtu dan Minggu. Sementara Pelabuhan Boom yang semula Rp 2000/orang berubah menjadi Rp 2500/orang setelah Perda tersebut ditetapkan.

Menurut Kepala Bagian Pariwisata Disperpar Tuban, Sunaryo, naiknya tarif masuk tersebut tidak memberi pengaruh terhadap penurunan kunjungan wisata. Menurutnya, penurunan kunjungan wisata musim liburan tahun ini memang sedikit mencemaskan. Tetapi kendati terjadi penurunan signifikan, Sunaryo tetap optimis pihaknya mampu mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan Pemkab. “ Tahun ini kita ditarget mampu memberi income Rp 900 juta. Saya yakin bisa tercapai, bahkan mungkin masih melampaui walau tidak banyak,” kata Sunaryo.
»»  Baca Selanjutnya...